by

Pilkades Mencla-mencle, Gusnan Kalah Telak Sebelum Pilkada

BENGKULU SELATAN | RONIN98.COM Sebentar lagi, para kandidat Bupati Bengkulu Selatan penantang petahana boleh jingkrak-jingkrak. Sebab kegagalan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 74 desa tahun ini disinyalir berimplikasi politik sangat buruk bagi petahana.

Kans ambruknya elektabilitas Gusnan Mulyadi ini terpantau dari keluhan segenap desa yang sedianya dijadwalkan menyelenggarakan Pilkades tahun ini, namun hingga menjelang berakhirnya 2019 belum ada kepastian dari pemerintah daerah.

Menurut salah satu kepala desa di Kecamatan Manna, sebuah desa yang dipimpin seorang Penjabat Sementara (Pjs) punya beberapa kelemahan berdampak serius bagi pemerintahan dan pembangunan desa. Di antaranya adalah, seorang Pjs Kades belum tentu memiliki dukungan sosial-politik dari masyarakat dan perangkat desa, komitmen membangun dari seorang Pjs juga tidak sekuat Kades defenitif yang telah mengantongi visi-misi jauh hari sebelum menjabat.

“Kalau menggagalkan Pilkades serentak adalah bagian trik menciptakan Pjs Kades (kalangan ASN-red) sebanyak-banyak yang notabene mudah disetir pemerintah kabupaten (untuk kepentingan politik petahana menghadapi Pilkada-red), justru sangat tidak tepat. Kades defenitif bisa mendukung dengan minimal pendukung yang memenangkannya, Pjs hanya punya satu suara dan belum tentu bisa pengaruhi arah suara masyarakat,” bebernya, Rabu (9/10/2019) pagi.

Baca Juga: VIDEO Detik-detik Mantan Kadis ESDM Dicokok Kejati

Terpisah, seorang Kades lainnya di Kecamatan Pino Raya tidak menampik Pilkades Serentak 2019 lebih terkesan sengaja digagalkan Pemkab Bengkulu Selatan, karena alasan tidak memiliki anggaran kurang mendasar.

“Saya memahami keluhan kawan-kawan Kades yang ingin nyalon lagi, atau para calon kades pada umumnya. Kita ini tinggal di dusun, lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan (kearifan lokal-red) daripada jual-beli suara untuk bisa terpilih (menang Pilkades-red). Hampir semua calon saya yakin merasakan sejak awal mendaftar sudah berapa puluh malam kurang tidur karena harus menunggu meja domino. Kalau ditinggalkan, suara bisa hilang,” ungkapnya.

Baca Juga: Keranjingan Buka Badan Jalan, Indikasi Korupsi DD Paling Kentara

Salah satu Kades di Kecamatan Seginim juga mengutarakan hal demikian. Menurut dia, masa Pjs memang ada, khususnya bagi desa-desa yang kini masa jabatan Kades defenitif sudah berakhir atau cuti karena syarat mencalonkan diri kembali. Tapi kalau Pjs dipaksakan sampai lebih setahun, selain ASN bersangkutan belum tentu bahagia dengan jabatannya, akan ada kecenderungan berdampak negatif pula.

“Masa jabatan saya berakhir awal desember, kebetulan tidak mencalonkan diri lagi. Kalau Pilkades jadi dilaksanakan tahun ini, berarti masih ada waktu beberapa bulan desa kami dipimpin Pjs Kades sebelum Kades defenitif hasil Pilkades dilantik. Tapi bagaimana kalau Pilkades-nya tahun 2021?” urainya, Rabu siang.

Baca Juga: Rastra Dicuri Oknum Pejabat, APH Didesak Periksa Eks Kepala Gudang

Kepastian pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bengkulu Selatan memang masih sumir, bahkan lebih cenderung batal/diundur. Namun sebagian besar pemerintah desa dari 74 desa —masa jabatan Kades defenitif sudah atau hampir berakhir— terus berjuang mencari ‘restu’ pelaksanaannya.

Mereka sudah mengadukan persoalan ini kepada DPRD Bengkulu Selatan, Senin (7/10) lalu. Dalam hearing itu, Ketua DPRD Barli Halim berpendapat Pilkades serentak harus terlaksana tahun ini. Dia berjanji akan berkomunikasi dengan pihak eksekutif.[ron7/ron4]

top

Berita Lainnya