by

Gugatan Ditolak, PH Deddy Yulianto Nyatakan Pikir-pikir

PANGKALPINANG | RONIN98.COMSidang gugatan Deddy Yulianto terkait rekomendasi pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berlanjut pada pembacaan keputusan, Kamis (5/9/2019).

Hasilnya, gugatan Wakil Ketua DPRD Babel aktif itu ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang. Meski berpeluang melakukan upaya banding, Penasehat Hukum (PH) penggugat menyatakan pikir-pikir.

Dari tiga poin putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Corry Oktarina, dua poin menyebut penolakan gugatan terhadap tergugat satu Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan tergugat dua Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan.

Baca Juga: Kasus Korupsi Lampu Jalan Dimejahijaukan, Caleg Ini Kebal Hukum?

Demikian dipaparkan kuasa hukum tergugat satu, Topan Mandela dan kuasa hukum tergugat dua, Jhohan Adhi Ferdian (Jhohan & Suwanto Lawfirm), di salah satu kafe di Kota Pangkalpinang.

Menurut Jhohan, kliennya sudah bertindak sesuai aturan berlaku untuk mengeluarkan obyek gugatan penggugat. “Artinya, mekanisme itu sudah ditempuh, baik internal partai, kemudian diteruskan ke DPRD,” katanya.

Baca Juga: Penggorengan Timah Ilegal Tetap Beroperasi, Pesuruh LK Desak Berita Dihapus

Dari tiga poin yang dibacakan majelis hakim, tambah Jhohan, dua poin menyatakan menolak, kemudian menghukum penggugat membayar biaya perkara persidangan Rp 600 ribu lebih.

Majelis hakim juga memberi kesempatan penggugat melakukan upaya hukum lainnya atau tidak.

Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Dana CSR PT Timah Tbk, Kasus Plaza Tamansari Berlanjut ke KPK

“Kami serahkan pihak penggugat melakukan banding atau tidak. Itu hak mereka yang diberikan oleh Undang-undang. Atau kita menunggu inkrah sama-sama. Namun ini prestasi bagi kami, karena dalil kita kuat,” pungkasnya.

Topan bertutur senada. Menurut dia, setiap dalil gugatan lewat kuasa hukum —dalam petitum— itu menyatakan surat penyampaian PAW penggugat yang ditujukan ke Kemendagri melalui Gubernur Babel tidak cacat hukum.[rif]

top

Berita Lainnya