by

Fakir Tua Renta Dibiarkan Terlantar, Bupati Didesak Segera Rombak Pejabat Dinsos

BENGKULU SELATAN | RONIN98.COM — Apapun program semerbak aroma surgawi yang digadang-gadang Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Selatan, sepertinya hanya jampi-jampi mimpi tak bertepi, jauh panggang dari api.

Setidaknya, saksi hidup kebohongan pencitraan itu adalah Nawiyah, janda renta berusia 75 tahun yang hidup sebatangkara di sebuah gubuk kayu reot penuh kutu dan rayap, di Desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim.

Demi melanjutkan sisa hayat, Nawiyah mengaku mengandalkan fisik lemahnya menjadi buruh tani. Itupun bisa dilakoninya di waktu tertentu saja, mengingat tidak semua pemilik/pengelola sawah di sekitar tempat tinggalnya tega mempekerjakannya.

“Pokoknya jarak seminggu atau 10 hari harus dapat sekulak (sekitar tiga kilogram-red) beras, atau lapar lah,” tuturnya, saat menerima kunjungan sejumlah pewarta media cetak dan online di kediamannya, Jum’at (6/9/2019) petang.

Sebagai cadangan bahan pangan, Nawiyah mengaku hanya mengandalkan beberapa rumpun tanaman kacang tanah —kalau dipanen tidak lebih dari empat kilogram— di halaman gubuknya.

“Ya cuma inilah untuk tambahan, nanam kacang. Bagaimana lagi mau hidup, tetap diusahakan sebisanya,” ungkapnya.

Saat ditanya jatah Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sosial lainnya, ibu yang sejak lama ditinggal keenam anak kandungnya merantau ini menggeleng sembari melempar senyum ke arah kepala desa setempat, Diharman.

Kepada para pewarta, Diharman menjelaskan, pihaknya sudah pernah mengusulkan nama Nawiyah dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial —apa saja bentuknya— kepada Dinsos Bengkulu Selatan, terakhir dilakukan awal 2019.

Namun, hingga kini usulan itu belum memperoleh jawaban, bahkan ada sinyal ditolak dengan dalih Nawiyah tidak memiliki kartu PKH.

“Nenek ini tidak pernah dapat jatah Raskin (sekarang Rastra-red). Kiriman dari anak-anaknya kadang ada, tapi sangat jarang, sekitar setahun sekali. Mungkin karena di rantau juga dalam kondisi begini (susah-red),” bebernya.

Sebenarnya, lanjut Diharman, Pemerintah Desa Padang Lebar diam-diam sudah mempersiapkan persyaratan Nawiyah menerima bantuan bedah rumah, salah satunya memasukkan tanah tempat gubuk Nawiyah berdiri dalam program PTSL, agar memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM).

Terkait RTLH di Padang Lebar, ulas Diharman, terdapat lima rumah lainnya yang perlu diperhatikan pemerintah. “Jadi ada enam rumah yang kondisinya cukup memprihatinkan. Sudah pernah kami usulkan semua (bedah rumah-red). Tapi itulah tadi, masih terkendala kartu PKH,” pungkasnya.

Mendengar penjelasan itu, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Seginim Jardi SE —sejak awal menyertai kunjungan para pewarta— bergegas masuk memeriksa kondisi interior gubuk Nawiyah.

Saat membuka tutup panci di atas tungku, spontan dia berucap, “Waaah, berarti PKH tidak pernah masuk ke sini. Bahkan mungkin belum sempat melirik desa ini.”

Jardi berharap, Nawiyah segera mendapat perhatian para pemangku kebijakan, agar bisa meringankan beban hidup di hari tuanya. “Kita upayakan bersama. Semoga ini cepat terbantu,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Harian LSM Pemantau Birokrasi dan Hukum (PBH) Nofredi Herawan menyesalkan ketidakpedulian Dinsos dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

“Hei Dinsos, jangan begitulah kau! Jangan jadi makar (manusia kartu-red) begitu, tidak semuanya harus pakai kartu. Ada apa dengan kartu? Makin aneh, mundur saja kalau tidak mampu kerja,” cecarnya, Jum’at (6/9) tengah malam.

Fredi menyarankan, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi segera mengevaluasi total kinerja Dinsos. Kalau perlu, pejabat-pejabat Dinsos yang kurang profesional diparkir saja.

Hingga berita ini dipublish, Kepala Dinsos dan pihak berkompeten lainnya dalam upaya dikonfirmasi.[ron4]

top

Berita Lainnya