by

Blunder, Oknum Wartawan Dampingi Kontraktor Polisikan Rekan Seprofesi

PANGKALPINANG | RONIN98.COMAksi dua oknum wartawan media online berinisial R dan D mendampingi seorang kontraktor berinisial LW saat melaporkan sejumlah wartawan lain —penulis berita proyek Jembatan Simpang E— ke Mapolresta Pangkalpinang menjadi blunder.

Setelah vidoe aksi pendampingan tersebut viral, sontak kedua oknum wartawan ini dinilai salah kaprah. Seorang pengamat sosial Kepaulauan Bangka Belitung (Babel) saat dihubungi Redaksi Ronin98.com, Ahad (10/11/2019) sore mengatakan,

“mestinya, mereka (wartawan-red) berada pada posisi kontrol sosial, menjaga netralitas, sehingga layak dijadikan sebagai guru publik (melalui karya jurnalistik yang sehat dan mendidik-red). Bukan malah menjadi news maker (pembuat/aktor berita-red) dengan mempertontonkan keberpihakan membabi-buta. Seorang wartawan hendaknya tetap berperan dalam Tupoksinya sesuai Undang Undang Pers.”

Mantan pejabat publik ini mengaku sempat berulang kali mengamati video berdurasi sembilan detik itu guna memastikan keasliannya. Ternyata benar, tampak D mendampingi LW memasuki sebuah ruangan di Mapolresta Pangkalpinang berada di depan kamera. Sementara R bertindak sebagai perekam video, bejalan membuntuti. Terdengar narasi R, menyebutkan sedang berada di Mapolresta untuk melapor.

“Sangat disayangkan, andil konstruktif insan pers lokal bagi pembangunan Babel ternodai ulah kedua oknum itu. Saya kurang yakin, tindakan itu sudah seizin pemimpin redaksi mereka,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) DPW Babel, Rikky Fermana menanggapi senada. Dia kecewa, hari gini masih ada wartawan ber-mindset kerdil, tidak memahami Tupoksi pers dan amanat dasar Undang Undang Pers.

“Upaya mengonfirmasi pihak kontraktor proyek Jembatan Simpang E sudah dilakukan, bahkan sempat dilempar sana-sini. Kalau pada akhirnya berita tetap diterbitkan tanpa mencantumkan hasil konfirmasi dengan pihak mereka, masih ada peluang mereka menyampaikan hak jawab kepada media bersangkutan,” bebernya.

Kalau tidak ditanggapi, lanjut Rikky, Dewan Pers akan menengahi. Lembaga itulah yang akan memberi penilaian —berita mengandung unsur pidana atau tidak— dan menentukan tindakan selanjutnya, hingga menyerahkannya kepada kepolisian kalau ditemukan unsur pidana.

“Kebetulan di kubu yang merasa dirugikan itu ‘kan ada dua oknum wartawan mendampingi. Mestinya mereka berdua memberi masukan, supaya tidak salah arah. Bukan ikut-ikutan jadi buntut kontraktor,” timpalnya.

Berita Lainnya